DKP

 

MoU Pengurangan Risiko Bencana di Lembaga Pemasyarakatan

Hari Jumat, 4 Mei 2012, Direktur Caritas Bandung, Pastor Agustinus Darwanto, Pr bertempat di Kantor Wilayah Hukum dan HAM (KANWIL HUKHAM) Jawa Barat, Jl. Jakarja no. 27 menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Wanita Klas IIA Bandung bersama Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) dan Sekolah Hijau. Pada kesempatan itu juga Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Amir Syamsuddin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Gubernur Jawa Barat,  dan Kakanwil Hukum dan HAM ikut menyaksikan penandatanganan MoU tersebut sebelum meresmikan Ruang Pamer dan hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di kompleks Kanwil Huk-HAM Jawa Barat.

Selain Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI: Mari Elka Pangestu, Gubernur Jawa Barat: Ahmad Heryawan, hadir pula Direktur Jendral Pemasyarakatan: Sihabudin, Kepada Daerah dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah Jawa Barat.

Peresmian ruang pamer hasil karya WBP ini merupakan program pembinaan serta pemberdayaan terhadap hasil karya WBP wilayah Jawa Barat.

Caritas Bandung, Fakultas Hukum Unpar, Sekolah Hijau sepakat untuk melakukan pendampingan “Pengurangan Risiko Bencana” bagi warga binaan pemasyarakatan di LAPAS Wanita Klas II A Bandung. Pendampingan ini dilakukan sesuai dengan kapasitas masing-masing lembaga, dan akan dilaksanakan selama satu tahun sejak penandatanganan MoU.

Ketertarikan pihak Lapas didasari oleh antusiasme para warga binaan yang mengikuti program kami. Hal ini diakui oleh pihak Kepala Lapas sendiri kepada kami. Rating antusiasme berdasarkan metoda dan isu yang kami bawa menempati urutan pertama dari berbagai pelayanan yang diberikan pihak luar Lapas.

Pada bulan November hingga Desember 2011 lalu kami sudah melakukan 'pemanasan' dengan mengadakan empat sesi yang terkait isu yang kami usung. Melalui kajian-kajian bersama dengan metode fasilitasi yang dinamis, pihak Lapas tertarik dengan ide kami. Begitu pula dengan Sekolah Hijau dan Fakultas Hukum Unpar yang tadinya mengajak kami untuk terlibat.

''Mengapa mengambil isu PRB? Selain karena merupakan mandat lembaga, isu PRB, dengan berbagai pertimbangan kami, dapat dijadikan sebagai bentuk correctional education bagi para warga binaan. Dalam pandangan kami, warga binaan bukan objek yang harus terus disalahkan atas keadaan mereka saat ini. Mereka masih memiliki martabat sebagai manusia begitu pula dengan akal sehatnya'', demikian Salomo Marbun salah satu staff Caritas Bandung menuturkan. 

Untuk membangunkan kesadaran akan kempemilikan martabat dan akal sehat yang selama ini terkungkung oleh aturan ketat Lapas, Caritas Bandung mencoba menggunakan pendekatan isu PRB. Alhasil, Caritas Bandung menemukan keunikan yang luar biasa. Mereka (baca: Warga Binaan Pemasyarakatan/WBP) masih punya kesadaran dan kepedulian pada sesama. Penggalian pengalamaan kebencanaan termasuk mendefinisikan bencana direspon dengan cara yang berbeda-beda membuat kesadaran baru yang muncul secara orisinil dari warga binaan sendiri. Kesadaran baru akan apa? Kesadaran baru bahwa mereka (WBP) masih memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik dari sekarang.

Isu kebencanaan yang kami tawarkan bukan untuk menakut-nakuti namun hanya ingin membangun kesadaran bahwa pemuliaan martabat adalah hal penting. Lapas atau penjara hanyalah sebuah bentuk komunitas yang memiliki ancaman dan kerentanan. Bangunan Lapas yang kokoh dan dengan penjagaan yang cukup ketat pun tidak serta merta dapat menjamin keselamatan para warga binaannya. Kalau kita ingat peristiwa tsunami Aceh tahun 2004 lalu, berapa banyak nyawa para warga binaan yang hilang sia-sia karena unsur keselamatan para warga binaan ketika bencana belum mendapat perhatian yang cukup.

Harapannya apa yang Caritas Bandung lakukan dan temuan-temuan yang didapatkan dari para warga binaan dapat menyentuh para pengambil kebijakan di Lapas. Persoalan keselamatan para warga binaan pada saat bencana menjadi prioritas. Tentunya hal ini memerlukan usaha yang keras karena harus bersinggungan dengan berbagai aturan yang terkait dengan status hukum para warga binaan.

Tugas kami hanya memfasilitasi, kami bukan guru, instruktur atau motivator oleh karena itu metode yang kami gunakan tetap menggunakan metode partisipatif seperti apa yang kami lakukan dengan komunitas-komunitas lainnya. Semoga pelayanan kami dapat berguna.   

Kontributor: C@ritas Bandung


Galeri Foto

MoU-2
MoU-3
MoU-4
MoU-5
MoU-6

Kirim Komentar